Disinggung terkait penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang kini merambah pada proses perizinan perkebunan dan pelepasan kawasan hutan untuk kelapa sawit, Gahara menegaskan, DAD Kotim mendukung langkah hukum yang dilakukan aparat. (ang/ign)
Abai Kewajiban Plasma Jadi Biang Konflik Perusahaan dan Warga
