Abdullah Azwar Anas: Seleksi CASN Dimulai Agustus Tahun Ini

CPNS Kobar
TES CASN: Tes CASN melalui sistem computer assited test beberapa waktu lalu (DOK.RADAR SAMPIT)

JAKARTA, radarsampit.com – Kegelisahaan para calon peserta soal pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) akhirnya terjawab. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pendaftaran bakal digelar Agustus.

Diakui Anas, jadwal pembukaan pendaftaran seleksi CASN ini memang sedikit mundur. Pasalnya, masih ada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) yang masih belum mengirimkan usulan formasi kebutuhan ASN-nya pada Kementerian PANRB. Bahkan, hingga minggu lalu.

Bacaan Lainnya

”Jadi kenapa ini agak terlambat? Karena ada beberapa kementerian yang masih kita kejar supaya mengusulkan formasi ke kami. Jangan sampai setelah ujian baru ribut,” ujarnya ditemui usai hadir dalam Inspirational Session Anugerah ASN di pusdiklat Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (29/7/2024).

Ia pun menampik jika molornya jadwal seleksi  CASN ini berkaitan dengan isu politik atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Dia menegaskan, bahwa tidak ada kesengajaan dalam penundaan.

Baca Juga :  Terkait Polemik Pemecatan Tiga Damang, DPMPD Kotim Tegaskan Hanya Wadah Transit

”Nggak ada urusannya antara rekrutmen ini dengan pilkada. Karena yang menentukan PNS bukan lagi bupati, bukan lagi kepala daerah, Tapi sistem,” paparnya.

Kemudian, proses verifikasi pun masih terus berlangsung hingga saat ini. Anas menjelaskan, usai penyerahan usulan formasi oleh instansi, maka ada proses verifikasi. Pada proses ini, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan verifikasi apakah formasi tersebut sesuai dengan target nasional atau tidak.

Dia mencontohkan, untuk kebutuhan auditor. Pusat telah memberikan panduan terkait kebutuhan tersebut. Namun ternyata, kementerian/lembaga dan pemda justru tak mengusulkan. Mereka justru memberikan daftar tenaga teknis. Padahal, tenaga teknis ini sudah dikurangi formasinya lantaran akan terdistruksi oleh digital.

”Sehingga dari situ lah yang menyebabkan kita perlu verifikasi. Kadang yang diusulkan pemerintah daerah atau kementerian-lembaga belum sesuai dengan arahan presiden, belum sesuai dengan target prioritas kita,” jelas Mantan Kepala LKPP tersebut.



Pos terkait