PANGKALAN BUN – Sebanyak 74 sekolah tingkat SD dan SMP sederajat di Kabupaten Kotawaringin Barat bakal dilakukan renovasi. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kerusakan sarana dan prasarana di sekolah. Upaya renovasi yang dilakukan pemerintah ini guna mendukung Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kobar, Rustam Effendi mengatakan bahwa pihak sekolah diminta untuk segera mengusulkan perbaikan sekolah mereka melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (dapodik), sebelum batas waktu yang ditentukan.
“Kami mendorong setiap kepala sekolah mengisi form tingkat kerusakan paling lambat tanggal 21 Maret 2022. Untuk tahun ini ada 74 sekolah yang terdiri dari 36 SMP dan 38 SD,” ungkap Rustam Effendi.
Rustam menjelaskan bahwa untuk perbaikan yang dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan fisik, mulai ringan, sedang dan berat. Rehabilitasi menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara sisanya dibebankan pada APBD Kabupaten Kobar.
“Tahun ini diarahkan ke swakelola. Jadi secara tidak langsung pihak sekolah ikut merasa memiliki dan merawat. Tapi tetap fasilitator dan pengawas dari kita (Dikbud) yang akan melakukan monitoring guna memastikan renovasi yang dilakukan sesuai, serta disiplin dan tertib administratif,” terang dia.
Dijelaskan Rustam, kerusakan sekolah di Kobar masih terbilang minim. Namun, pihaknya mendesak pihak sekolah untuk terus melakukan pengusulan. “Untuk di Kobar kurang dari 20 persen.Terutama (pembenahan) sekolah di pelosok seperti Teluk Pulai, Sungai Cabang dan sebagian Arut Utara,” imbuh Kepala Dikbud Kobar.
Hal senada disampaikan Kabid SD Dikbud Kobar, Alamsyah. Ia menekankan tentang pentingnya pihak sekolah melakukan perencanaan dan pengusulan dengan matang. Usulan yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Bahwa perencanaan dan pengusulan kegiatan saat ini mengandalkan DAK baik fisik maupun non fisik. Untuk itu, kami terus mendorong dan memfasilitasi satuan pendidikan agar selalu melakukan update data tingkat kerusakan sarpras di setiap satuan pendidikan pada Dapodik agar apa yang diusulkan sinkron dan sesuai dengan data dan fakta di lapangan,” imbuh Alamsyah.
