”Retakan-retakan struktur itu sangat serius dan masif dan itu nggak bisa diperbaiki dengan hanya ditutup ya,” ucapnya.
Di sisi lain, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut mengganti fasilitas rumah dinas dengan tunjangan perumahan jelas akan menambah beban anggaran.
”Lagipula DPR kan harus pindah ke IKN, jadi seharusnya menghemat anggaran negara,” paparnya kepada Jawa Pos.
Dia pun menyoroti pemberian tunjangan perumahan yang justru didahulukan ketimbang kepentingan rakyat.
Menurutnya, DPR mestinya memperlihatkan kepedulian terhadap rakyat yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi.
”Saat ini pun banyak anggota DPR yang sudah punya rumah pribadi di Jakarta, rumah dinasnya nganggur,” paparnya. (tyo/jpg)
