PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa Universitas Palangka Raya, Jumat (8/9), secara tidak langsung membongkar ”borok” universitas terbesar di Kalteng itu. Massa menyoroti banyak hal, terutama dugaan pungutan liar yang disebut terjadi di semua fakultas.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPR Permutih Imam Basar mengatakan, pihaknya menuntut pemerataan fasilitas kampus di semua fakultas, mempermudah akses sarana prasarana dan birokrasi di UPR, menggratiskan fasilitas kampus untuk kegiatan mahasiswa, pemberantasan pungli, dan pengoptimalan cyber pungli dan SPI.
Kemudian, meminta pelayanan birokrasi kampus yang lebih humanis, memutakhirkan sistem pendaftaran ulang berbasis ICT secara merata di semua fakultas, prodi, dan jurusan di lingkup UPR, memudahkan mahasiswa dalam pelayanan birokrasi akademik yang efektif, efisien, dan humanis.
Tuntutan lainnya, transparansi anggaran, melibatkan mahasiswa dalam penyusunan anggaran organisasi kemahasiswaan, meningkatkan pemeliharaan kebersihan di lingkup kampus, meningkatkan keamanan kampus, perencanaan pembangunan kampus yang jelas, hingga pembangunan jalan dan drainase.
Menurut Imam, tuntutan tersebut merupakan masalah yang sudah berlangsung lama. Ketika ditanyakan ke pihak Rektorat, jawabannya dinilai selalu normatif, hingga akhirnya pihaknya memilih menyuarakan langsung dengan menggerakkan massa.
”Ini agar bisa dibenahi, karena memalukan bagi Universitas Palangka Raya,” tegasnya.
Terkait dugaan pungli, Imam mengungkapkan, kasus tersebut ada di setiap fakultas, berupa pembayaran nilai, joki skripsi oleh dosen, gratifikasi, hingga menembus buku atau diktat untuk lulus mata kuliah. Kalau tidak menembus, berpotensi sulit diluluskan.
Imam menegaskan, pihaknya akan memantau terus upaya perbaikan yang dilakukan dan melakukan evaluasi. Apabila dalam waktu enam bulan tidak ada gerakan atau perubahan ke arah lebih baik, pihaknya akan turun dengan jumlah massa lebih banyak.
Dia juga menyoroti adanya aksi pemukulan terhadap mahasiswa yang terjadi sebelum Rektor UPR turun tangan menerima massa. Rektor yang dinilai lambat datang, membuat situasi panas dan ada upaya provokasi dari beberapa oknum, lalu terjadi pemukulan. Dia meminta pihak Rektorat bertindak tegas pada oknum tersebut.
