”Memang ada beberapa item yang kami lihat di media massa tidak semuanya benar. Contoh, seperti langganan televisi kabel sampai 240 unit itu tidak ada. Memang ada, tapi tidak sebanyak itu. Televisi siapa sebanyak itu? Dan tidak ada di dalam DPA,” tegasnya.
Bima juga membantah soal anggaran untuk langganan internet. Menurutnya, kegiatan untuk anggaran itu sudah tidak ada. Pihaknya memang sempat berlangganan, namun karena jaringan yang kurang baik, akhir tahun lalu diputus, sehingga tahun ini sudah tidak ada lagi. ”Faznet salah satunya sudah kami putus juga,” katanya.
Adapun anggaran yang dipastikan kebenarannya oleh Bima, yakni biaya pembayaran air PDAM dan listrik. Dia menegaskan anggaran itu riil. Alokasinya mencapai Rp1,2 miliar setahun.
Dalam dokumen anggaran yang diperoleh Radar Sampit sebelumnya, tagihan PDAM per bulan mencapai Rp69 juta dengan listrik sekitar Rp365 juta per tahun. Artinya, dalam setahun, anggaran untuk pembayaran air PDAM mencapai Rp828 juta.
Akan tetapi, penelusuran Radar Sampit, tagihan air PDAM di lembaga itu besarannya hanya Rp1.997.000 per bulan pada Agustus lalu. Jumlah tersebut merupakan total yang harus dibayar dari pemakaian air di empat lokasi, yakni Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kotim masing-masing sebesar Rp77.500, mess Dewan Rp236.500, dan Kantor DPRD Kotim Rp1.605.500.
Bima belum mengonfirmasi mengenai jomplangnya anggaran tagihan air di Sekretariat DPRD Kotim dengan tagihan yang harus dibayar. Dia hanya memastikan kebenaran mata anggaran dalam DPPA-SKPD terkait air dan listrik tersebut. (ang/ign)
