PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Puluhan mahasiswa dari Aliansi Barikade (Barisan Aksi Reformasi Kepolisian Dekonstruksi) mendesak Kapolri mencopot Kapolda Kalteng dan Kapolresta Palangka Raya dari jabatannya. Hal itu sebagai pertanggungjawaban terhadap tewasnya warga sipil akibat perbuatan oknum polisi dalam perkara pencurian dengan kekerasan.
Tuntutan tersebut disampaikan massa mahasiswa dalam aksi damai yang digelar di depan markas Polda Kalteng, Jalan Tjilik Riwut km 1, Palangka Raya, Kamis (19/12). Para pendemo juga membentangkan berbagai tulisan, di antaranya mengutuk keras perbuatan oknum polisi hingga membuat nyawa masyarakat sipil melayang.
Ada enam poin tuntutan yang disampaikan, yakni transparansi penuh proses pemecatan pelaku pembunuhan yang melibatkan anggota kepolisian; mendesak agar anggaran Polda Kalteng dioptimalkan untuk meningkatkan pembinaan dan pendidikan moral internal, termasuk pemahaman hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh anggota kepolisian.
Selanjutnya, evaluasi dan audit berkala terhadap institusi kepolisian secara berjenjang, minimal setiap tahun sekali untuk mengevaluasi kondisi psikologis dan kesehatan jasmani anggota secara berkala. Pemulihan sosial terhadap masyarakat yang menjadi korban tindakan anggota kepolisian yang melanggar hukum.
Kemudian, menuntut Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto dan Kapolresta Kombes Pol Boy Herlambang bertanggung jawab penuh dan bertindak tegas terhadap kasus-kasus yang mencemari institusi kepolisian. Jangan ada lagi pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota.
Terakhir, massa menuntut penindakan tegas terhadap anggota polisi yang melanggar peraturan tanpa pandang bulu. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif di lingkungan kepolisian.
Koordinator lapangan aksi, Dida Pramida mengatakan, tuntutan pihaknya agar kejadian serupa tak berulang. ”Kami ingin hal ini tidak terulang lagi, lantaran kurangnya optimalisasi dalam evaluasi para anggota Polri,” tegasnya.
