SAMPIT, radarsampit.com – Bupati Kotim Halikinnor memastikan pengambilalihan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng tidak akan berdampak terhadap karyawan.
Halikinnor menegaskan bahwa langkah ini hanya merupakan pergantian manajemen tanpa adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Karyawan tidak perlu khawatir. Ini hanya pergantian pengelola, bukan penutupan operasional. Hak-hak pekerja tetap dijamin,” ujar Halikinnor dalam acara Safari Ramadan di rumah jabatan Bupati Kotim, Selasa (18/3).
Lahan hasil penertiban akan diserahkan kepada BUMN, PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola secara resmi. Pemerintah hanya mengambil alih manajemen pengelolaan yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan, koperasi, atau perorangan yang tidak memiliki izin sah.
Menurutnya, langkah ini justru membawa manfaat besar bagi daerah, sebab keuntungan dari operasional perkebunan akan masuk ke negara dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Namun siapakah Agrinas Palma Nusantara ini? Mengutip JawaPos.com (grup radar sampit) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bakal menyuntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 8 triliun untuk tiga BUMN karya yang telah merger menjadi Agrinas atau Agro Industri Nasional.
“Kami menyiapkan dalam APBN below the line sampai Rp 8 triliun. Di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (20/3).
Sri Mulyani memastikan bahwa alokasi PMN Rp 8 triliun untuk Agrinas sudah disiapkan dalam APBN 2025, sehingga bukan merupakan anggaran baru.
“Alokasi Rp 8 triliun sudah ada di APBN. Jadi, jangan dibuat berita seolah-olah ini angka baru. Hanya waktu itu belum dialokasikan untuk BUMN yang mana,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pembentukan Agrinas sedang diproses di Kementerian BUMN. Adapun Agrinas adalah BUMN yang dibentuk dari transformasi tiga BUMN karya menjadi perusahaan yang bergerak di sektor pangan, perkebunan, dan perikanan.
