Dirinya mengatakan, instruksi pemasangan billboard dan videotron Airlangga juga memberatkan dan merugikan kader. Apalagi, perintah tersebut turun saat pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan perekonomian nasional dan menelan biaya tinggi.
Baginya, dana iklan politik itu lebih bermanfaat apabila digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jika dana tersebut disimulasikan untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon sebesar Rp 10 juta, maka bakal membantu 24.315 UMKM. Atau jika total anggaran tersebut disalurkan untuk Kartu Prakerja, maka sebanyak 101.313 orang akan merasakan manfaatnya.
”Hal ini jauh lebih berguna dari pada dihamburkan atau dibuang percuma untuk pemasangan billboard/videotron yang sudah nyata-nyata tidak berdampak apa-apa bagi peningkatan elektabilitas partai dan pencalonan Airlangga sebagai presiden,” tutup Sirajuddin. (jpg)
