PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengakui, telah menyurati sejumlah kementerian perihal optimalisasi pengolahan bauksit yang bersumber dari Kalteng. Pemerintah mengharapkan bauksit tidak lagi dibawa keluar daerah, sebelum diolah menjadi bahan jadi atau setengah jadi.
Sugianto menegaskan, kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan optimalisasi pengelolaan hasil alam tersebut. Selama ini bahan mentah bauksit yang dibawa keluar tidak memberikan dampak yang besar untuk Kalteng. Sehingga pemerintah memikirkan untuk mengolahnya menjadi bahan jadi atau setengah jadi sebelum dibawa keluar.
“Makanya perlu dibangun hilirisasi karena akan mampu menyerap tenaga kerja, serta sumber daya alam yang ada dapat ditingkatkan nilai gunanya, sebelum dipasarkan keluar Kalteng,” ujarnya, kemarin.
Ditegaskannya, hilirisasi industri di Kalteng harus dilakukan sejak sekarang , supaya bernilai lebih baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Di sisi lain, hal tersebut tentunya berdampak baik untuk optimalisasi pendapatan daerah
“Saya sudah menyurati kementerian terkait, bahwa bahan mentah bauksit per Januari 2022 tidak boleh keluar dari Kalteng. Bbahan mentah harus bisa diolah, minimal barang setengah jadi, baru boleh dibawa keluar,” paparnya.
Sugianto menegaskan, langkah tersebut sangatlah beralasan, mengingat selama ini sektor tersebut kurang berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi menjadi sangat penting karena akan berdampak pada perekonomian secara luas. Diantaranya penyerapan tenaga kerja serta peningkatan PAD yang dapat dirasakan melalui pembangunan berbagai sektor strategis.
“Tentunya pemerintah sangat ingin dengan kekayaan sumber daya alam Kalteng, masyarakatnya sejahtera dan dari sisi pembangunan dapat dipacu,” tegasnya.
Ditambahkannya, kebijakan pemerintah tersebut tidak menyulitkan para pengusaha, justru pada dasarnya pemerintah akan menjamin iklim usaha khususnya keamanan berinvestasi. Akan tetapi, pemerintah provinsi juga tegas dalam menjalankan aturan yang harus dijalankan semua pihak.
