Begitu Besarnya Dana untuk Perbaikan Jalan Provinsi

Bakal Direalisasikan Mulai 2022

Gubernur Kalteng,Jalan Provinsi
Kerusakan jalan provinsi di Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau, lantaran banjir beberapa waktu lalu.(dok.radarsampit)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran memastikan, mulai tahun 2022 nanti akan dilaksanakan peningkatan dan perbaikan ruas jalan di sejumlah kabupaten dan kota melalui proyek tahun jamak atau program multiyears.

Diketahui, pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran multiyears dengan total Rp 2,1 triliun, yang akan dibayar hingga tahun anggaran 2024 mendatang. Khusus untuk infrastruktur, pemerintah akan memfokuskan peningkatan jalan provinsi, pemeliharaan berkala jalan, pembangunan jembatan, penggantian jembatan.

“Dana multiyears ini nanti juga masuk ke kabupaten dan kota, jadi saya minta untuk bersama-sama mengawal dan mengawasinya. Memang penanganan hingga anggarannya dari provinsi, tapi daerah juga harus ikut mengawasi,” ujar Sugianto, kemarin.

Dirinya pun meminta agar kualitas jalan yang sudah ditingkatkan dapat dijaga. Jangan sampai jalan yang sudah dibenahi menggunakan anggaran triliun rupiah tersebut cepat rusak akibat kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah serta perangkat terkait lainnya.

Sugianto juga meminta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Barito Selatan, Gunung Mas, dan Kotawaringin Barat, yang daerah masuk proyek multiyears untuk sama-sama memantau dan menjaga jalan yang sudah ditingkatkan.

Baca Juga :  Pemudik Lintas Kalimantan Nikmati SPKLU PLN

“Multiyears Rp 2,1 triliun itu sudah sangat besar bagi Kalteng. Kalau dibagi masa jabatan, mungkin bisa menghabiskan Rp 700 miliar lebih per tahunnya. Oleh sebab itu, apa yang sudah diperbaikidan ditingkatkan harus dijaga,” ucapnya.

Sugianto menegaskan, pemerintah provinsi berani menyiapkan anggaran besar untuk proyek tahun jamak tersebut bukan tanpa pertimbangan. Pasalnya pemerintah sangat berkomitmen mempercepat peningkatan akses antardaerah, yang nantinya berdampak besar terhadap pertumban ekonomi daerah dan masyarakat.

Terkait hal tersebut, pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pengawasannya terhadap angkutan perusahaan yang kerap melintasi jalan milik negara. Perintah setempat harus mengambil langkah-langkah supaya angkutan perusahaan tidak melintas seenaknya.



Pos terkait