Berharap Tak Ada Monopoli Koalisi Parpol, Pilkada di Kotim Potensial Empat Paslon

ilustrasi pilkada
Ilustrasi Pilkada

SAMPIT, radarsampit.com – Pasangan calon yang akan bertarung dalam panggung Pilkada Kotim November mendatang diprediksi maksimal empat pasang. Hal itu mengacu jumlah kursi partai politik hasil pemilu legislatif Februari lalu.

”Kalau melihat kondisi terkini, maksimal empat calon yang akan bertarung atau paling tiga,” kata Supriadi, politikus Partai Golkar di Kotim, Rabu (24/7/2024).

Bacaan Lainnya

Menurut Supriadi, prediksi itu karena tidak ada paslon yang maju melalui jalur perseorangan. ”Perhitungannya bisa dikalkulasikan dari jumlah kursi di DPRD Kotim,” katanya.

Supriadi menuturkan, peta politik Pilkada Kotim saat ini memang bergantung di pusat. Keputusan akhir ada di tangan DPP yang menentukan kontestan yang layak bertarung dan diusung.

”Saat ini memang prosesnya sudah di Jakarta semua. Lobi-lobi dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi yang akan dibawa ke KPU nantinya,” ujar Supriadi.

Sementara itu, salah satu bakal calon bupati, Jhon Krisli, mendukung agar Pilkada Kotim tak dimonopoli salah satu calon. Idealnya pasangan yang bertarung ada empat.

Baca Juga :  Perahu Terbalik, Satu Orang Tenggelam di Sungai Katingan

”Lebih bagus pilkada kita empat calon, karena itu akan menjadi demokrasi yang sehat. Misalkan orang tidak senang dengan saya, masih ada tiga palson yang bisa dipilihnya. Begitu juga sebaliknya, sehingga proses pilkada betul-betul menghasilkan pemenang yang berdasarkan hasil dari pilihan masyarakat,” kata Jhon.

Sejauh ini Jhon merupakan salah satu bakal calon yang digadang-gadang akan berpasangan dengan Siyono, mantan Camat Parenggean yang kini terjun ke dunia politik di bawah naungan Partai Golkar. Keduanya berupaya melobi Demokrat dan Golkar untuk mengusungnya.

”Kami maju di pilkada ini untuk memberikan alternatif pilihan pada warga yang mana nanti kami akan menawarkan program kepada masyarakat yang logis,” kata Jhon.

Menurut Jhon, apabila dalam pilkada nanti hanya ada dua paslon, tentunya membuat demokrasi tidak berjalan maksimal. ”Kotim harus jadi barometer politik di Kalteng. Jangan sampai ada yang mendominasi hingga memborong perahu partai politik,” tegasnya. (ang/ign)



Pos terkait