Selain ketiga pasal tersebut, warga juga ingin dimintai keterangannya atas perkaratindak pidana membawa senjata tajam berdasarkan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.”Berdasarkan pasal-pasal tersebut, patut diduga kepolisian ingin menjeratwarga Desa Bangkal dengan tindak pidana ’penyerangan terhadap aparat’ dan ’membawa senjata api.’ Menurut kami, sangkaan tersebut merupakan bukti adanyaupaya untuk men-tersangkakan warga desa. Mengingat pada peristiwa sebelumnyawarga Desa Bangkal dimintai keterangan tanpa adanya akses terhadap bantuanhukum, panggilan terhadap saksi-saksi juga memiliki potensi serupa dan risikoadanya kriminalisasi,” tulis laporan Tim Advokasi.
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Bayu Herianata mengatakan, laporan tersebut disusun didasarkan pada investigasi awal yang dilakukan Tim Advokasi Solidaritas untuk Bangkal. Investigasi dilakukan dengan penelusuran dan pencarian fakta secara langsung pada 9-13 Oktober 2023.
”Temuan fakta yang dikumpulkan telah dikonfirmasi dengan berbagai dokumen, baik yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah tingkat provinsi hingga pemerintah Desa Bangkal, perusahaan, pemberitaan media, serta pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Dokumen tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia,” jelas Bayu.
Secara khusus, pihaknya mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memulai penyelidikanmelalui pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF). Tuntutan ini mendesak segera dilakukan,karena dari penelusuran tim, pihak kepolisian menunjukkan ketidak seriusannya mengungkap fakta peristiwa secara profesional. ”Sikap aparat kepolisian seakan dalam posisi pembela dan pelindung perusahaan,” kata Bayu.
Terpisah, Ketua Tantara Lawung Mandau Talawang Kalteng Ricko Kristolelu mengatakan, kejadian berdarah itu secara tidak langsung membuka mata semua orang untuk menyaksikan posisi lemahnya masyarakat adat menuntut haknya ditengah ekspansi investasi. Disatu sisi, kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat yang menyebabkan kejadian tersebut.
