SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalambil langkah cepat untuk menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 90 hari ke depan.
Hal itu disepakati dalam rapat koordinasi persiapan penanganan karhutla di aula Pusdaops BPBD Kotim yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kotim Rihel, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam dan sejumlah instansi terkait.
“Sesuai kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi kita tetapkan status siaga darurat karhutla dimulai hari ini 4 Juli-1 Oktober 2024,” kata Rihel, Kamis (4/7/2024).
Status siaga darurat karhutla dapat dimungkinkan ditingkatkan menjadi tanggap darurat apabila situasi kejadian kebakaran mengalami peningkatan yang disertai peningkatan titik hotspot.
“Titik hotspot sudah mulai ditemukan sehari bisa satu sampai 2-3 titik. Tetapi karena beberapa hari ini hujan, hotspot hilang timbul. Namun, tidak menutup kemungkinan daerah rawan karhutla seperti di wilayah selatan Kotim dan termasuk wilayah tengah yaitu Baamang dan MB Ketapang termasuk Seranau mengalami kejadian kebakaran,” katanya.
Untuk mencegah potensi kerawanan karhutla, Pemkab Kotim melalui BPBD Kotim menetapkan status siaga darurat karhutla sebagai langkah persiapan peralatan dan personel.
“Saat status siaga karhutla ditetapkan inilah semua harus kita persiapkan sebaik-baiknya seperti personel dan peralatan jangan sampai karena lama tidak dicek saat dipakai sampai ke lokasi malah tidak bisa berfungsi,sehingga hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan,” kata Rihel.
Rihel juga mengharapkan peran serta perusahaan besar swasta (PBS) untuk membantu menyediakan embung terutama di wilayah selatan.
“Kesiapan embung juga harus didukung dengan akses jalan masuknya. Apabila kejadian kebakaran jangkauannya lebih dari 4 km, ada kemungkinan kita mengusulkan helikopter water bombing membantu memadamkan dari udara,” ujarnya.
“Mudah-mudahan kejadian kebakaran tidak terjadi di wilayah konsensi lahan, kasihan pelaksana water bombing tidak dibayar. Karena, penanganan water bombing hanya dapat dilakukan di kawasan masyarakat yang menjadi skala prioritas, bukan kawasan konsesi,” tambahnya.
