SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melaksanakan agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kotim tahun 2023. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Sei Mentaya, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kamis (10/3).
Pelaksanaan Musrenbang RKPD mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD.
Dalam sambutannya, Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, musrenbang menjadi instrumen evaluasi capaian kinerja pemerintah kabupaten untuk meningkatkan rantai ekonomi, sumber daya manusia (SDM), industri, pertanian, pendidikan, dan pendukung kemajuan pembangunan daerah lainnya.
”Semoga dengan musrenbang kali ini seluruh program dan kegiatan yang kita rumuskan dapat lebih konstruktif dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Musrenbang merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan dengan pendekatan bottom up, yaitu menjaring seluruh aspirasi masyarakat. Hal ini membuktikan seluruh jajaran Pemkab Kotim melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa dan kelurahan serta kecamatan.
Kegiatan dibuka resmi Bupati Kotim didampingi Anggota DPRD Provisi Kalteng Zainudin Karim, Wakil Bupati Kotim Irawati, Ketua DPRD Kotim Rinie, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekda Kotim Fajrurrahman, dan Kepala Bappelitbangda Kotim Rafiq Riswandi.
Pelaksanaan Musrenbang Kotim tahun 2023 diisi dengan paparan Kepala Bappelitbangda Kotim Rafiq Riswandi terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, terkait target dan strategi pendapatan daerah, serta mengenai kebijakan anggaran dan belanja daerah tahun 2023. Tema yang dipilih, ”Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Melalui Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan”.
