SAMPIT – Anggota Komisi III DPRD Kotim Riskon Fabiansyah mengatakan, buruknya pelayanan kesehatan disinyalir tak hanya terjadi di Kecamatan Cempaga. Dia menduga hal serupa juga terjadi di fasilitas kesehatan lainnya dengan berbagai persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
”Informasi mengenai buruknya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Ada beberapa kasus di faskes tentang keluhan pelayanan masyarakat, tetapi tidak diangkat di media. Mulai dari lambannya pelayanan, tidak siaganya tenaga kesehatan di tempat pelayanan, dan penanganan pasien seperti kasus yang terjadi di salah satu faskes di Cempaga,” kata Riskon, Senin (31/1).
Riskon menegaskan, pembinaan dan monitoring dari Dinkes Kotim harus terus ditingkatkan. ”Harus dilakukan agar hal-hal yang saya ungkapkan itu tidak terjadi lagi. Monitoring terkait pelayanan kesehatan bukan hanya dilakukan di lingkungan faskes pemerintah, tetapi juga di lingkungan faskes swasta,” ujarnya.
Dia mencontohkan kejadian beberapa bulan lalu terkait kasus tingginya biaya pelayanan bersalin di salah satu tempat praktik bidan di Sampit. Hal itu merupakan bentuk kurangnya pengawasan pemerintah dan menjadi pekerjaan rumah agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Semua fasilitas kesehatan, lanjutnya, hendaknya mendahulukan penanganan medis. Apalagi bagi pasien yang harusnya ditangani secara cepat.
”Motto pelayanan prima salah satunya adalah penanganan pasien terlebih dahulu, baru ditanyakan administrasinya. Kami berharap bukan hanya slogan saja,” katanya.
Riskon mengingatkan, kendati persoalan penanganan bayi di Kecamatan Cempaga sudah direkonsilisasi, dia meminta Dinkes menurunkan tim evaluasi untuk melakukan investigasi pelayanan yang diberikan, apakah sesuai SOP atau justru melanggar.
”Dinkes harus segera croscek ke lapangan untuk mengumpulkan data, apakah ada kesalahan SOP dalam penanganan pasien. Apabila memang ditemukan kesalahan, perlu dilakukan penindakan,” tegasnya.
Berkaitan dengan masih ditemukannya warga kurang mampu yang belum terakomodir dalam program BPJS Kesehatan PBI, pihaknya saat rapat pembahasan telah meminta dan mendorong agar Dinkes Kotim melakukan pemetaan dan perbaikan data kepesertaan BPJS agar bisa tepat sasaran.
