SAMPIT, radarsampit.com – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menekankan kepada jajaran pemerintahan, mulai dari kabupaten hingga desa, agar memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan karena mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari akibat banjir.
”Jangan sampai ada warga yang kelaparan karena tidak ada bahan makanan, karena tidak bisa bekerja dampak dari banjir. Berdosa kita semua yang ada di sini, terutama pejabatnya,” kata Halikinnor saat memberikan arahan di aula Kantor Desa Sebabi usai menyalurkan bantuan bagi warga desa setempat yang terdampak banjir, Senin (24/10).
Halikinnor meminta camat, kepala desa, dan lurah untuk terus memantau warganya dan menyampaikan laporan, tidak hanya warga yang rumahnya terdampak banjir tetapi juga warga yang tidak mampu. Hal itu agar bantuan bisa disalurkan.
“Saya minta kepala desa jangan hanya memantau warga yang rumahnya terdampak banjir, karena mungkin dengan banjir ini ada warga yang tidak bisa bekerja. Contoh, saat saya lewat di Desa Palangan, kebun karet, sawit, tenggelam. Otomatis tidak bisa bekerja. Jadi, dipantau juga warga yang betul-betul tidak mampu. Tolong dilaporkan melalui camat,” katanya.
Dia menuturkan, penyaluran bantuan bagi warga harus dilaksanakan agar tidak ada masyarakat yang semakin tertekan karena kondisi saat ini. Apalagi untuk beberapa wilayah, meski banjir sudah mulai surut, tidak menutup kemungkinan banjir kembali melanda apabila curah hujan tinggi.
Selain itu, Halikinnor juga menyampaikan mengenai warga sakit yang tidak berobat akibat tidak mampu. Dia meminta apabila ada kondisi seperti itu segera dibawa berobat. Sebab, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 50 miliar lebih.
”Kalau ada yang sakit, misalnya sakit menahun, kalau sakit dibawa berobat sudah tidak bisa diobati, ya sudah, terima takdir saja itu. Tapi, warga sakit tidak berobat karena tidak mampu itu salah, karena kesehatan dan pendidikan itu urusan wajib pemerintah daerah. Kami mempersiapkan anggaran Rp 50 miliar lebih hanya untuk mengobati warga Kotim. Bukan menghendaki warga sakit, paling tidak uang itu tetap dibayar. Ada atau tidak ada yang berobat, tetap saya bayar harus Rp 50 miliar lebih,” katanya.
