Lebih lanjut Halikin mengatakan, dana BOSP salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan. Dana ini berfungsi untuk membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan optimal.
Oleh karena itu, pengelolaan dana BOSP yang tepat dan efektif menjadi sangat krusial.
Berdasarkan survei penilaian integritas pendidikan tahun 2023 (SPI Pendidikan 2023) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), di mana SPI bertujuan untuk mengukur kondisi integritas pendidikan di semua jenjang pendidikan di tingkat nasional dan provinsi.
Dimensi dengan indeks tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah karakter, yaitu 76,05. Sedangkan indeks terendah berada pada dimensi tata kelola, yaitu 74,21, sementara untuk indeks ekosistem sebesar 74,54.
Dari hasil pemetaan tiga dimensi integritas, diketahui bahwa Provinsi Kalteng berada pada kategori tata kelola, ekosistem, dan karakter semuanya rendah (rendah-rendah-rendah atau rrr).
”Melalui kesempatan ini saya tegaskan jadikan ini evaluasi kita bersama. Pastikan kembali bahwa kita telah mempedomani dengan sungguh-sungguh Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2023 tentang pengelolaan dana BOSP,” tegasnya.
Halikin mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk bersama-sama mendukung dan mengawal pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2023.
”Mari kita wujudkan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas melalui pengelolaan dana BOSP yang transparan dan akuntabel,” katanya. (***/ign)
