SAMPIT – Asisten I Pemkab Kotim Diana Setiawan membantah melakukan pelecehan terhadap DPRD Kotim. Dalam video yang beredar, dirinya sedang memberikan sosialisasi terkait tiga program pemerintah daerah, yakni rencana listrik masuk desa, pembangunan jalan antardesa, dan kewajiban perusahaan menyediakan kebun plasma untuk masyarakat sebanyak 20 persen.
”Kegiatan sosialisasi dimulai dari pukul 09.30 sampai 13.30 WIB. Saya menyampaikan tiga program pemerintah dengan panjang lebar. Dari video yang beredar itu, dipotong-potong. Penyampaian saya tidak utuh, sehingga siapa pun yang menontonnya akan salah paham dengan pernyataan yang saya sampaikan,” kata Diana.
Diana menjelaskan, tiga program yang disampaikan saat itu untuk kepentingan masyarakat. Di antaranya, agar masyarakat desa dapat menikmati listrik, maka harus ada jalan. Jalan itu menghubungkan empat desa dari Tumbang Kalang-Kuluk Telawang-Sungai Puring-Tumbang Ngahan-Tumbang Ramei.
”Di sana sudah ada jalan yang menghubungkan empat desa, karena itu saya meminta tolong masyarakat agar mau menghibahkan jalan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Setelah jalan itu dibuka, baru kemudian listrik bisa masuk,” tuturnya.
Dalam hal itu, lanjutnya, Pemkab Kotim bersama pihak perusahaan perkebunan bersepakat menjalin kerja sama membangun jalan antardesa. Perusahaan sudah menyatakan kesiapannya.
”Kurang lebih dari Tumbang Kalang ke Tumbang Ramei itu sekitar 20 Km. PT KMB dan PT BUM mau mengerjakan dengan tujuan murni untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Berkaitan dengan program pemerintah, Diana mengimbau para kades agar lebih intens berkoordinasi dengan camat dan Bupati Kotim.
”Kades selama ini tidak pernah koordinasi dengan camat dan kabupaten. Lalu saya imbau, kades ini merupakan unsur pemerintahan paling bawah. Mereka punya orang tua, yakni bupati dan camat. Untuk program ini, saya imbau supaya berkoordinasi dengan camat dan bupati. Jangan dengan anggota dewan, karena kalau diajak komunikasi, koordinasi, mereka akan bawa itu ke rapat dengar pendapat (RDP),” katanya.
