Menurutnya, tiga program ini itu tidak ada gunanya kalau dibawa ke RDP, karena merupakan program pemerintah. ”Beda halnya kalau kades meminta dana aspirasi untuk pembangunan desa, maka arahnya sudah tepat berkoordinasi dengan anggota dewan,” ungkapnya.
Terkait tudingan terhadapnya, Diana menduga ada pihak yang sengaja memprovokasi masyarakat untuk kepentingan lain. ”Saya menduga ada kepentingan lain. Mereka tidak terima. Yang rugi sebenarnya masyarakat itu sendiri. Perusahaan tidak rugi, karena mereka tetap bisa bekerja karena punya izin. Yang saya tidak habis pikir, orang itu kader partai, pengusung pemerintah, bukannya mendukung program pemerintah, malah memprovokasi masyarakat. Datang dan pergi, selesai ngomong lalu pergi, tidak menyimak dari awal. Inilah yang dapat menyebabkan kesalahpahaman,” ujarnya. (hgn/ign)
