DPRD Seruyan Evaluasi Kinerja Pemkab, Diminta Segera Tancap Gas Laksanakan Program Prioritas

harsandi
EVALUASI: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seruyan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Selasa (15/4).

KUALA PEMBUANG, radarsampit.com  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menggelar rapat penting membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Selasa (15/4).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Seruyan Harsandi ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus merancang langkah-langkah pembangunan ke depan.

Bacaan Lainnya

“Dalam rapat gabungan komisi ini, kami dari DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis yang menjadi sorotan utama kepada pemerintah,” kata Harsandi.

Harsandi menyampaikan, pembahasan di antaranya adalah dorongan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui inovasi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Selain itu, belanja daerah juga diminta lebih tepat sasaran, agar program-program prioritas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sektor kesehatan dan pendidikan turut menjadi perhatian, dengan desakan agar pemkab meningkatkan fasilitas serta memastikan ketersediaan tenaga profesional di lapangan.

Baca Juga :  BPKAD Seruyan Bakar Aset Kantor Tak Terpakai

Di sisi lain, percepatan alih fungsi Kawasan Hutan Produksi (HP) menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) juga diusulkan, sebagai upaya mendukung penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Salah satu isu krusial yang tak luput dari pembahasan adalah pembangunan infrastruktur jalan, yang dinilai sangat penting untuk memperlancar konektivitas antarwilayah dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal.

“Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, rapat ini diharapkan menjadi titik tolak terwujudnya visi Kabupaten Seruyan yang mandiri, adil, dan sejahtera,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi kuat antara kedua pihak diyakini mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (rdw/yit)

 



Pos terkait