SAMPIT – Konflik internal DPRD Kotim yang menyeret eksekutif dinilai membuat persoalan kian runyam. Hal itu dimulai dari rapat kerja DPRD pekan lalu, ketika semua mitra satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang diundang tidak ada yang hadir.
Kemudian berlanjut di masa reses DPRD pekan lalu. Meski tetap dilaksanakan, sejumlah kecamatan dan desa memilih menolak agenda tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kotim Hairis Salamad prihatin dengan kejadian itu. Dia membenarkan ada beberapa anggota DPRD yang reses tidak difasilitasi kecamatan dan desa. Padahal, jadwal itu sudah disusun melalui badan musyawarah sebulan sebelumnya.
”Bagi kami di DPRD, menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana perintah undang-undang, reses adalah kewajiban dan tugas yang harus kami laksanakan,” katanya.
Hairis menilai eksekutif terlalu mencampuri masalah DPRD Kotim, hingga memboikot kegiatan tersebut. Meski demikian, DPRD Kotim akan bersikap tegas dan konsisten terhadap jadwal yang disusun. Pihaknya yang tergabung dalam koalisi lintas fraksi akan menyikapi hal itu secara serius.
”Koalisi kami akan tetap jalan. Kami duduk di lembaga ini untuk menyejahterakan kepentingan masyarakat,” tandasnya. (ang/ign)
