PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Empat pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sampai menjelang hari pencoblosan 27 November 2024, para kandidat bakal bertarung sengit memperebutkan suara sekitar 1,9 juta pemilih.
Bakal paslon yang telah mendaftar, yakni Abdul Razak-Sri Suwanto, Agustiar Sabran-Edy Pratowo, Willy M Yoseph-Habib Ismail, dan Nadalsyah-Supian Hadi. Tiga bakal paslon terakhir mendaftar di hari terakhir pendaftaran, Kamis (29/8) di KPU Kalteng.
Dukungan partai tersebar merata di empat kandidat tersebut. Sebagian besar kandidat merupakan mantan bupati di Kalteng.
Mereka di antaranya, Abdul Razak (eks Bupati Kobar), Edy Pratowo (eks Bupati Pulpis dan Wagub Kalteng), Willy M Yoseph (eks Bupati Murung Raya), Nadalsyah (eks Bupati Barito Utara), dan Supian Hadi (eks Bupati Kotim).
Selama menjelang pendaftaran, peta politik berjalan sangat dinamis dan penuh kejutan. Publik Kalteng disajikan drama politik otak-atik pasangan.
Pertama yakni Abdul Razak yang awalnya berpasangan dengan Perdie M Yoseph, berganti pasangan menggandeng Sri Suwanto, Ketua Paguyuban Kulowargo Wong Jowo (Pakuwojo) Kalteng.
Kemudian, nama Willy M Yoseph baru muncul belakangan dalam bursa pencalonan bersama Habib Ismail. Terakhir, Nadalsyah yang sebelumnya menggandeng Sigit K Yunianto, berganti menjadi Supian Hadi.
Selama 90 hari sejak pendaftaran ditutup, para kandidat itu akan diuji kemampuannya merebut suara sekitar 1,9 juta warga Kalteng yang terdaftar sebagai pemilih. Selain turun langsung ke lapangan, pertarungan lebih sengit disinyalir akan terjadi di ruang digital.
Masing-masing paslon dan timnya berupaya mengeruk suara dari media sosial yang potensinya dinilai besar. Terutama suara dari kaum melenial. Saat mendaftar ke KPU, para kandidat langsung melempar janji dan mengaku paling paham dalam membangun Kalteng agar lebih baik lagi.
Pasangan Abdul Razak-Sri Suwanto, misalnya, mengatakan garis besar visi misi mereka tidak akan lepas dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta penyelesaian konflik masyarakat adat, dan perusahaan.
