NANGA BULIK – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Lamandau menyoroti masih adanya ketimpangan pemerataan pembangunan, terutama antara desa-desa lokal dan desa-desa eks transmigrasi. Ini disuarakan nya setelah mereka melakukan reses atau kunjungan kerja (kunker) ke desa-desa di daerah pemilihan masing-masing.
“Misal di H2, ada pengaspalan dengan anggaran yang besar, sementara banyak jalan di desa-desa lokal yang bahkan tidak fungsional,” cetus ucap juru bicara Fraksi Gerindra, Bakar Sutomo.
Menurutnya perekonomian dan kemajuan terkait erat dengan aksesibilitas jalan yang fungsional. Karena itu, pembangunan jalan yang layak menjadi penting untuk menjadi perhatian.
“Kami sudah berulang-ulang menyampaikan dan meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan hal ini, terutama jalan jalan penghubung antar desa, diantaranya jalan lintas Desa Nuangan, Desa Sungkup, Desa Nanga Koring menuju kota Kecamatan Bulik Timur yang kembli menjadi jalan setapak karena tidak tersentuh pembangunan,”ungkapnya.
Sebab badan jalannya sudah cukup lama terbangun, namun bertahun tahun dan sampai saat ini belum mendapatkan penanganan sehingga jalan tersebut tidak fungsional (belum bisa dilewati), sehingga selama ini masyarakat terpaksa melewati jalan PBS untuk bisa sampai ke desa. Badan jalan yang lama pun hampir hilang tertutup semak belukar.
Senada wakil ketua DPRD Lamandau, Vatrean Esaie, SH., M.Kn menyatakan bahwa pembangunan sejatinya dilakukan secara berkeadilan demi kemajuan dan perkembangan ekonomi maupun sumber daya manusia dan masyarakat secara umum, karena pemerataan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik adalah salah satu tolok ukur masyarakat dalam menilai keberhasilan pemerintah.
“Dalam proses pembangunan selama ini, masih ada desa di satu kecamatan, infrastruktur dan fasilitas publiknya belum terpenuhi secara layak dan tidak tersentuh, sementara desa dalam kecamatan tetangganya dikucurkan anggaran begitu besar untuk pembangunan infrastruktur maupun fasilitas publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Kabupaten Lamandau belum merata,” ungkap Vatrean Esaie.
