Indentitas kependudukan merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotim berupaya agar masyarakat memiliki dokumen tersebut.
HENY, Sampit | radarsampit.com
Pelayanan jemput bola sudah menjadi program rutin yang dilaksanakan Disdukcapil Kotim. Setiap tahunnya layanan jemput bola terus mengalami peningkatan, baik dari layanan ke perdesaan, rumah sakit, lapas hingga ke berbagai sekolah di Kota Sampit dan sekitarnya.
Kepala Disdukcapil Kotim Agus Tripurna Tangkasiang mengatakan, baru-baru ini pihaknya mendampingi kunjungan kerja dari Tim Ditjen Dukcapil Kemendagri sebanyak 7 orang untuk melakukan layanan jemput bola ke Kecamatan Parenggean.
”Layanan jemput minggu lalu lebih khusus karena kami mendampingi tim Ditjen Dukcapil selama empat hari. Mulai dari Selasa 12 November sampai Jumat 15 November untuk memberikan layanan jemput bola sebagai bentuk dukungan persiapan Pilkada,” kata Agus, Senin (18/11).
Selama empat hari layanan, tim dari pusat turun langsung melayani permohonan pengajuan administrasi kependudukan mulai dari penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 274, cetak KTP elektronik 537, perekaman baru atau print ready record (PRR) 220, cetak Kartu Indonesia Anak 208, penerbitan akta kelahiran 173, akta kematian 12 dan akta pengesahan anak 2 orang dan permohonan dispensasi pindah 84 orang.
”Penerbitan KK alasannya karena ada anggota keluarga yang pisah atau dikarenakan pindah domisili. Kalau yang cetak KTP dikarenakan ada perubahan elemen data serta perekaman baru,” katanya.
Menurutnya, tim Ditjen Dukcapil Kemendagri kaget dengan tingginya antusiasme masyarakat selaku pemohon. Mereka dengan kesadaran sendiri datang mengurus dan memperbarui data administrasi kependudukannnya.
”Orang dari tim kaget melihat antusias masyarakat Kecamatan Parenggean. Mereka gak pernah melayani pemohon sebanyak ini di daerah lain. Perekaman KTP saja tidak bisa langsung dicetak semua karena kehabisan reborn,” ujarnya.
Layanan jemput bola akan terus berlanjut sepanjang ada usulan dari kelurahan yang mengajukan secara kolektif.
