JAKARTA, radarsampit.com – Dinamika penyusunan kabinet di Koalisi Indonesia Maju (KIM) mulai bergulir. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan telah meminta jatah lima posisi menteri.
Dalam pernyataannya pada Jumat (15/3/2024), Airlangga menilai bahwa partainya berhak mendapat kuota sebanyak itu. Mengingat, Golkar mampu memenangi 15 provinsi dan solid mendukung Prabowo-Gibran.
Pengamat politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menilai, munculnya pembicaraan terkait dengan komposisi kursi kabinet dalam koalisi pemenang adalah hal yang lumrah. Termasuk soal parpol tertentu yang menginginkan jumlah kursi.
’’Ini menunjukkan adanya hal normal bagi partai-partai yang terhimpun dalam koalisi pemenangan untuk segera bergerak membentuk pemerintahan baru,’’ ujarnya dihubungi, Minggu (17/3/2024).
Lain halnya terkait dengan keinginan partai yang berebut kursi menteri. Sebagai capres yang potensial menang, mengelola posisi dan jatah menteri akan menjadi tantangan bagi Prabowo Subianto. Tentu, dalam memimpin koalisi yang besar, hal itu tidak mudah. Bahkan bisa memicu konflik bila tidak dikelola.
’’Tantangan utama adalah membangun aturan internal yang mengatur relasi antarparpol dan solusi konflik,’’ katanya.
Soal keinginan Beringin, Wasisto menilai hal tersebut akan bergantung pada sikap politik Partai Gerindra sebagai formatur kabinet nanti. Termasuk desain orientasi politik Prabowo akan banyak mengakomodasi politisi atau condong ke kalangan nonpartai.
Yang jelas, keberadaan kalangan profesional nonpartai di kabinet penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. ’’Kelompok teknokrat pada dasarnya adalah upaya kontrol internal supaya pos kementerian tidak didominasi politisi dengan menunjuk mereka pada posisi strategis,’’ jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani tidak mempersoalkan pernyataan Airlangga. ’’Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.
Demokrat, lanjut dia, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk memutuskan struktur kabinetnya. Sebab, penentuan menteri nanti menjadi hak prerogatif Prabowo saat terpilih.
