Untuk penanganan jangka panjang dari segi infrastruktur, ada solusi dari Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Dia mengharapkan Kepala BNPB mengoordinasikan dengan Pemerintah Pusat upaya pengendalian banjir di Kalteng.
Dalam penanganan jangka panjang, Sugianto akan mengajukan beberapa usulan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat, di antaranya membuat sodetan pada jalur Sungai Kahayan yang merupakan pertemuan dengan Sungai Rungan. Dengan demikian, bisa mengurangi debit air yang masuk ke wilayah permukiman Kota Palangka Raya.
”Kami juga merencanakan relokasi permukiman yang berada pada kiri kanan sungai yang selalu terdampak banjir setiap tahun,” kata Sugianto. Selain itu, juga akan dilakukan pembenahan dan peningkatan infrastruktur, terutama pada ruas jalan nasional yang selama ini kerap terendam banjir.
Terkait sodetan atau bendungan, tidak hanya menelan biaya tinggi, namun juga memiliki dampak apabila dibangun. Guru besar Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjar Masin Prof Dr Rizali Hadi mengatakan, ada tantangan bagi pemerintah membangun sodetan, yakni mahalnya biaya dan berpotensi besar gagal.
”Pembuatan sodetan mahal biayanya. Kalaupun nanti dibangun sodetan, dampaknya bila musim kemarau, air cepat surut dan tanah kering,” ujarnya kepada Radar Sampit, Senin (22/11).
Menurut Rizali, sangat sulit membangun bendungan dengan banyaknya sungai besar di Kalteng, di antaranya Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Samba, Sungai Senamang, Sungai Rungan. ”Kalau dipaksakan bisa gagal seperti di Amerika,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dana untuk mengatasi banjir Jakarta dengan membuat sodetan menghabiskan sekitar Rp 2 triliun. Selain itu, salah satu hambatan membangun sodetan adalah pembebasan lahan.
Terkait banjir di tanah Kalteng, Rizali berpendapat, faktor utamanya disebabkan hujan ekstrem. ”Penyebab utama hujan ekstrem. Nanti ada lagi kemarau ekstrem yang akan menyebabkan lahan dan hutan mudah terbakar,” kata Profesor asal Samba Bakumpai, Kabupaten Katingan ini.
