”Jadi, kami akui sesuai hasil penelitian kami tadi memang ada kekurangan di tata kelolanya. Dan itu sudah kami koordinasikan dengan Pak Menteri (Kominfo) untuk kedepannya tentunya akan diperbaiki,” kata purnawirawan TNI AD dengan pangkat terakhir letjen tersebut.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Hinsa tidak sembarangan. Dia menyampaikan bahwa buruknya tata kelola hingga hanya ada dua persen data PDNS yang memiliki back up adalah temuan. Dan temuan tersebut sudah dilaporkan.
”Tugas kami antara lain adalah membantu, tetapi kami harus membuat laporan kepada Presiden (Joko Widodo) bagaimana ini bisa terjadi. Antara lain itulah temuan kami,” bebernya.
Dalam rapat tersebut Hinsa juga menyinggung betapa fatalnya akibat dari tata kelola yang buruk tersebut. Kondisi itu berpengaruh pada pemulihan pasca serangan. Itu menjadi salah satu sebab gangguan itu sulit dipulihkan. Berbeda dengan beberapa negara lain yang mampu melakukan pemulihan cepat ketika terkena ransomware.
”Mungkin mereka (negara lain) punya DRC (Disaster Recovery Center). Tapi, kalau kita ini kan tidak ada back up-nya, itu yang sebenarnya fatal,” terang dia.
Mestinya data yang ada pada PDNS di Batam sama persis seperti yang ada pada PDNS di Surabaya. Namun, karena persentase data yang ter-back up sangat minim. Sehingga pemulihan butuh waktu. Lain bila seluruh data ter-back up. PDNS bisa saling back up. Analoginya seperti pemutusan aliran listrik.
”Jadi, misalnya begitu ada gangguan di Surabaya, analoginya hampir sama dengan mati listrik hidupkan genset,” bebernya.
Merespons penjelasan Hinsa, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid secara tegas menyampaikan bahwa jika persoalannya ada pada back up data yang sangat minim, masalahnya bukan pada tata kelola.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, kondisi itu menunjukkan adanya kebodohan dalam urusan proteksi data.
”Kalau alasannya nggak ada back up, itu bukan (masalah) tata kelola, itu kebodohan saja. Ini bukan masalah tata kelola, ini kebodohan. Punya data nasional tidak ada satu pun back up,” tegasnya.
