SAMPIT, radarsampit.com – Minimnya pemahaman dan kurangnya komunikasi serta kondisi ekonomi yang tidak mampu, membuat masalah sederhana yang dialami seorang warga Sampit justru menjadi rumit. Hal tersebut dialami NF (47). Janda anak empat ini kian repot saat mengurus anaknya yang sakit untuk mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan.
NF yang tercatat sebagai warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, lalu memutuskan mengadukan persoalan itu kepada ormas adat Tantara Lawung Adat Mandau Talawang. Ricko Kristolelu sebagai Ketua langsung turun tangan membantu.
”Sebelum datang ke kami, kronologis ibu ini datang ke kami menyampaikan anaknya sudah sakit tiga hari. Panas tidak turun-turun, sementara tidak punya uang sama sekali. Akhirnya yang bersangkutan berinisiatif datang datang ke Puskesmas Ketapang II. Di situ ditolak, padahal dari pagi antre,” kata Ricko Kristolelu.
Melihat tidak mendapatkan penanganan, NF kemudian mencoba datang ke RSUD Murjani Sampit. Alih-alih mudah, dia justru berdebat dengan bagian pelayanan. Di sisi lain, yang bersangkutan harus membayar biaya sekitar Rp335 ribu untuk cek darah anaknya yang berusia 14 tahun.
”Ibu ini tidak punya uang dan tidak punya BPJS untuk membayar biaya itu. Mestinya tangani dulu, administrasi itu sambil berjalan, karena urusan kesehatan ini tidak bisa ditunda besok penanganannya,” kata Ricko.
Melihat berbelit-belit seperti itu, kata Ricko, sang ibu akhirnya memilih membawa anaknya ke Rumah Sakit Terapung. Di situ langsung ditangani dengan biaya mandiri.
Ricko mengungkapkan, menurut pihak rumah sakit pemerintah, jika ingin mendapatkan layanan BPJS yang dibiayai pemerintah daerah, harus meminta dahulu keterangan tidak mampu melalui RT, lalu ke kelurahan.
”Saya coba telepon keluarga yang sakit. Mereka sudah mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari ketua RT. Sayangnya di kelurahan tempat tinggal yang bersangkutan tidak bisa diproses atau ditolak, karena tidak ada surat keterangan sakit dari RS. Bagaimana bisa ada keterangan sakit, sedangkan di Puskesmas dan RS saja belum ditangani. Jadi ini birokrasinya dipersulit. Di mana keberpihakan negara untuk orang miskin ini,” ujar Ricko.
