PANGKALAN BUN, radarsampit.com – Eksekutif dan legislatif telah menyepakati dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus dalam perubahan anggaran ini adalah masih bidang pendidikan dan kesehatan. Alokasi dana yang signifikan telah diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan di kedua sektor tersebut.
Anggota DPRD Kobar Tuslam Amiruddin saat menyampaikan hasil rapat gabungan Badan Anggaran DPRD Kobar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan, akan terus memperhatikan sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama legislatif akan terus berupaya mengoptimalkan anggaran agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain bidang pendidikan dan kesehatan, struktur APBD Perubahan 2024 juga memperhatikan berbagai aspek penting lainnya. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas rumah layak huni untuk masyarakat.
“Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman, guna meningkatkan kualitas hidup mereka. ” imbuhnya.
Masalah stunting, juga masih menjadi perhatian serius dalam struktur APBD Perubahan 2024. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menekan angka stunting melalui berbagai program kesehatan dan gizi yang lebih baik, agar generasi mendatang dapat tumbuh dengan sehat dan optimal.
Tidak kalah pentingnya, peningkatan sarana dan prasarana di mall pelayanan publik yang telah diluncurkan oleh pemerintah daerah juga menjadi prioritas. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik yang tersedia.
“Selain itu, dana untuk mensukseskan Pilkada 2024 juga telah dialokasikan dalam APBD Perubahan. Pemilihan kepala daerah yang akan datang diharapkan berjalan lancar dan demokratis, dengan dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah daerah,” bebernya.
