Jokowi Tetap Optimistis Upacara 17 Agustus Bisa Terselenggara di IKN

ikn nusantara
INFRASTRUKTUR: Progres pembangunan istana negara dan lapangan upacara IKN dipotret dari kawasan Plaza Seremoni, Minggu (26/5/2024) lalu. Istana negara dan lapangan upacara ditargetkan rampung Agustus nanti atau kurang tiga bulan lagi. (RIKIP AGUSTANI/KALTIM POST)

Dengan cara ini maka kualitas udara di IKN dapat dikendalikan.

Jokowi menyampaikan jika setiap ada investor masuk indonesia selalu ditanyakan apakah tersedia energi hijau. Dia menyadari jika indonesia memiliki potensi besar akan hal ini. “Tidak ada lagi yang menanyakan saya pakai PLTU dari batu bara,” ungkapnya.

Dia berharap adanya PLN Hub yang dibangun di IKN dapat mengumpulkan stakeholder lalu mengubah pola pikir agar beralih ke energi hijau.

Investasi di IKN dianggap menantang karena ada permasalahan status tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono menuturkan, terkait status atau kepastian hukum tanah di IKN, Kementerian ATR telah memberikan masukan-masukan.

Kementerian ATR siap untuk memberikan sertifikat tanah, tapi harus menjunjung tinggi prinsip clean and clear.

”Jangan sampai ada masyarakat yang merugi, belum mendapatkan ganti rugi,” paparnya.

Menurutnya, Kementerian ATR ingin mempercepat pembangunan di IKN. Namun tanpa menyakiti masyarakat. “Tidak boleh ada korban dalam pembangunan IKN, termasuk masyarakat lokal di sana,” tegasnya.

Baca Juga :  Ketika Tentara Ikut Berperan dalam Pembangunan di Kotim

Terkait Wamen ATR yang menjadi Wakil Otorita IKN, dia menjelaskan bahwa keputusan Presiden Jokowi tersebut untuk meyakinkan pembangunan di IKN bergerak dengan baik dan berkelanjutan. “Saya memberikan support penuh. Saya kemarin panggil Wamen untuk memberikan masukan-masukan,” ujarnya.

Intinya, masih ada lahan yang harus diyakinkan statusnya. Dalam proses itu tidak boleh ada masyarakat dirugikan. “Itu saja ya,” terangnya. Namun, saat ditanya soal pembekuan transaksi tanah di IKN, dia tidak menjawab.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pengunduran diri kepala dan wakil OIKN sebenarnya menjadi sinyal bahwa kondisi finansial IKN sedang ada masalah serius.

Jadi, kira-kira karena tidak bisa mencari uang dan hanya mengandalkan dari APBN untuk sementara waktu ini merupakan tekanan yang cukup besar.

Karena setidaknya sebagian fasilitas harus selesai sampai upacara 17 Agustus di IKN. Artinya harus ada tahapan yang bisa dipamerkan kepada media, publik, dan investor bahwa pembangunan IKN terus berprogress.



Pos terkait