”Tapi begitu sudah mendekati waktu Agustusan karena persiapan tidak banyak dan pencarian uang investor sulit, ya mau tidak mau pimpinan dianggap tidak perform. Dan akhirnya mundur,” ungkap Bhima.
Dengan keduanya mundur bersamaan ini juga memunculkan terdapat permasalahan kelayakan dan administrasi. “Bahkan mungkin juga ada dari hati nurani Kepala OIKN mulai melihat ini saya mengerjakan proyek tapi terjadi konflik terus dengan masyarakat. Masalah hak pengelolaan lahannya belum diselesaikan sebagian. Sehingga membuat rumit,” imbuhnya.
Menurut Bhima, meski IKN mau dipegang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas Kepala OIKN, masalah ketergantungan terhadap APBN dalam jangka waktu yang cukup panjang akan membebani pemerintahan baru dan pembayar pajak. Karena saat ini anggaran defisit naik cukup signifikan.
Di sisi lain, Presiden terpilih 2024 memiliki program makan siang gratis, pembangunan sejumlah infrastruktur tidak hanya IKN, dan hilirisasi. Jika IKN terus dilanjut, maka akan menganggu implementasi program-program yang diusung itu. “Jadi ini saling menyandera dari sisi anggaran,” ujar lulusan University Of Bradford itu.
Kejadian tersebut juga mengindikasikan kepada investor untuk melakukan evaluasi ulang. Nah, masalahnya sudah ada investor yang sudah terlanjur masuk.
Ketika proyek IKN tidak berlanjut, maka akan menjadi risiko investasi yang sangat besar. Dengan demikian, investor existing ini juga harus meyakinkan pengusaha lainnya untuk ikut menanamkan modalnya.
Apalagi, mantan kepala OIKN Bambang Susantono memberikan pesan agar berpihak kepada masyarakat Sepaku yang hidupnya harus lebih baik dengan prinsip universal. Dari situ memberikan pesan tersirat juga ke investor bahwa harus hati-hati masuk ke proyek IKN.
Karena dalam proses pelaksanaannya masih ditanggung negara itu sudah muncul masalah air dan deforestasi.
”Ini tidak matching dengan investor negara maju yang melihat soal standardisasi lingkungan, anti korupsi, dan ketenagakerjaan. Ini mengirim pesan yang kurang bagus juga, jadi investor mana yang akan masuk melihat runyamnya pengelolaan IKN sejak awal,” bebernya.
