SAMPIT, radarsampit.com – Akhir masa jabatan pemerintahan Halikinnor-Irawati jilid I, ditutup dengan jor-joran anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur.
Dana yang dialokasikan di Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) itu mencapai sekitar Rp 181 miliar untuk tahun 2025.
”Rencana anggaran ini telah disusun dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Anggaran ini terbagi menjadi tiga konsentrasi. Pertama, pada bidang Bina Marga, jalan dan jembatan yang dianggarkan kurang lebih Rp156,9 miliar,” kata Mentana Dhinar Tistama, Kepala DSDABMBKPRKP Kotim, baru-baru ini.
Kemudian, untuk bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di dalamnya juga ada perbaikan gang yang kurang lebih sekitar 64 paket kegiatan dengan dana kurang lebih Rp10,7 miliar.
Ketiga, bidang sumber daya air termasuk saluran irigasi primer dan pintu-pintu air. Ada sekitar 57 paket kegiatan dengan nilai pagu anggaran sebesar kurang lebih Rp14 miliar.
”Sehingga total akan ada 339 pembangunan infrastruktur fisik di tahun 2025. Yang mana titik lokasi paket pekerjaannya tersebar di 17 kecamatan di wilayah Kotim,” katanya.
Lebih lanjut Mentana mengatakan, program strategis yang diutamakan ada enam kegiatan, di antaranya rekonstruksi jalan Simpang Kalang-Tumbang Kalang dengan anggaran sekitar Rp27 miliar, jalan Desa Kandan-Camba di Kecamatan Kotabesi dengan anggaran sekitar Rp26 miliar.
Kemudian, Jalan Nusantara di Desa Bapeang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, senilai Rp6,8 miliar. Jalan Buana Mustika, Kecamatan Telaga Antang dengan anggaran sekitar Rp13,8 miliar.
Selain rekonstruksi jalan, program strategis ke-5, yaitu perbaikan irigasi di Desa Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan anggaran Rp1,6 miliar. Terakhir, pembangunan jembatan di Sei Saan, Kecamatan Tualan Hulu dengan anggaran sekitar Rp6 miliar.
”Enam program strategis itu sudah proses lelang, bahkan sudah selesai lelang. Tinggal menunggu ketentuan kontrak dari pemerintah pusat, karena dana pembangunan ini sebagian besar di danai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga Dana Bagi Hasil (DBH) sawit,” kata Mentana.
