Diketahui terdakwa Ahyar membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berisi bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah.
Pakta integritas hibah daerah yang berisi bertanggung jawab penuh baik formil dan materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima dan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Hal itu disampaikan dalam dakwaan,” tandasnya.
Sementara itu, JPU Wayan mengungkapkan pengelolaan dana hibah KONI dalam pengelolaannya ada penyimpangan, mark up dan pemotongan.
”Tiga tahun itu terjadi, total kerugian yang dihitung kerugian negara 10 miliar. Kami fokusnya dalam pengelolaan KONI. Pokoknya modusnya sama, ada fiktif, mark up, pemotongan dan tidak sesuai dengan RAB,” tegasnya.
Usai sidang dakwaan, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi untuk menguatkan dakwaan, yakni sekitar 70 saksi dari cabang olahraga.
”Nanti kita akan hadirkan dalam sidang. Para pengelola cabor, termasuk dari dispora dan lainnya. Nanti kita lihat selanjutnya. Untuk bupati dan DPRD kita lihat di persidangan nanti ,”tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Supriadi mengatakan, usai pembacaan dakwaan, dijadwalkan minggu depan pihaknya akan menanggapi hal tersebut.”Kami akan ajukan eksepsi terkait kerugian itu. Kami baca, tidak ada bukti hasil auditnya bahwa ada kerugian negara,” ungkapnya. (daq/yit)
