Kalaupun diterima dan harus melakukan pemungutan suara ulang, Bagja menilai tidak ada persoalan. Pihaknya siap melakukan pengawasan sesuai perintah. Sebab, Bawaslu tunduk pada undang-undang dan putusan peradilan.
Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, dari sisi prosedur penanganan perkara, MK menunjukkan sisi progresifitasnya. Setidaknya, ada tiga hal yang positif. Pertama, MK memberi ruang fleksibilitas kepada pemohon untuk menentukan ahli dan saksinya sesuai kebutuhan masing-masing.
“Yang penting jumlah ga lebih 19. Ini ikhtiar MK mengelaborasi pembuktian,” ujarnya.
Kedua, untuk kali pertama dalam PHPU MK memanggil pihak lain yakni empat menteri dan DKPP dalam persidangan. Hal itu, lanjutnya, menunjukkan MK mencoba menggali hal substansi dan tidak terpaku pada perselisihan suara.
Ketiga, MK juga untuk pertama kalinya memberi kesempatan para pihak menyampaikan kesimpulan. Dari kesimpulan, para pihak diberi ruang untuk menarik benang merah dari semua rangkaian persidangan. Ketiga terobosan itu, dinilai positif dari sisi prosedural beracara.
Terkait putusan nanti, Titi menilai kejutan bisa saja muncul. Namun dia menduga, kejutan paling maksimal hanya sebatas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah-daerah yang disinyalir terjadi kecurangan masif.
”Kejutan paling mungkin PSU di beberapa wilayah,” imbuhnya. Untuk putusan diskualifikasi, dia menilai kansnya cukup berat. Sebab harus diakui, MK juga punya andil dalam melegalkan pencalonan Gibran. Sehingga peluang menganulirnya kecil.
Titi menambahkan, putusan MK dipastikan tidak akan memuaskan semua pihak. Namun yang terpenting, dalam memutus perkara MK harus berpegang pada landasan hukum dan logika yang kokoh. Dengan begitu, ketidakpuasan pihak tertentu bisa dinetralisir. ”Karena MK punya argumen yang akuntabel,” jelasnya. (far/lum/ygi/lyn/jpg)
