”Kotim termasuk daerah rawan narkoba karena memiliki pelabuhan dan bandara, serta merupakan daerah perkebunan dan pertambangan dengan akses terbuka terhadap keluar masuknya pendatang. Fakta ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Pemkab Kotim bertekad kuat melawan narkoba melalui berbagai program pencegahan dan pemberantasan, antara lain dengan menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
Kedua, pembentukan tim terpadu P4GN sesuai keputusan bupati. Ketiga, pembentukan tim satgas P4GN di masing-masing SOPD, kecamatan, dan perusahaan. Keempat, penetapan 17 desa/kelurahan dari perwakilan masing-masing di 17 Kecamatan Se-Kotim sebagai desa dan atau kelurahan bersih narkoba.
Kelima, penetapan sekolah bersih narkoba di Kotim tahun 2024 yaitu SMKN 1 Sampit dan SMAN 1 Sampit dan penetapan perusahaan bersih narkoba di tiga perusahaan yaitu, PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Wilmar Group dan PT Hutan Sawit Lestari yang ditunjuk karena merupakan perusahaan besar yang memiliki puluhan ribu karyawan pekerja yang rentan menjadi sasaran ancaman narkoba.
”Kami juga telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi bahaya narkoba kepada pelajar, mahasiswa, ASN, serta melakukan tes urine,” katanya.
Halikinnor menambahkan, permasalahan narkoba sangat kompleks, sehingga perlu dibentuk BNNK untuk membantu Pemkab Kotim memberantas bisnis haram tersebut.
“Pendirian BNNK sangat penting untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kami mendukung penuh pembentukan BNNK Kotim dan kami berharap moratorium pembentukan organisasi vertikal dapat dicabut sehingga BNNK dapat segera berdiri di Kotim,” kata Halikinnor.
Sementara itu, Kepala BNK Kotim Irawati mengatakan, upaya pembentukkan BNNK Kotim sudah dilakukan selama bertahun-tahun.
“Kami sudah berupaya mengusulkan pembentukkan BNNK di Kotim sudah lama. Terakhir, pertemuan akhir Mei lalu, saya berkunjung ke BNN RI dan bertemu Komjen Pol Marthinus Hukon. Dukungan beliau terhadao Kotim sangat luar biasa. Setelah kunjungan itu, beliau melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III Anggota DPR RI yang mana salah satu yang dipaparkan beliau adalah hasil paparan di Kotim,” kata Irawati.
