SAMPIT, radarsampit.com – Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit, melakukan terobosan berupa penambahan menu baru layanan badan usaha swasta (BUS) kedalam aplikasi Sistem Informasi karantina Kesehatan (Sinkarkes),
Layanan Badan Usaha Swasta yang sudah berizin dan terdaftar dalam aplikasi Sinkarkes, dapat melakukan tindakan sanitasi alat angkut kepada agen kapal. Agen Kapal dapat memilih BUS dan KKP yang melakukan pengawas selama tindakan sanitasi dilakukan.
Kepala KKP Kelas III Sampit Agus Syah Fiqhi Haerullah mengatakan, tindakan sanitasi alat angkut menjadi suatu keharusan yang dilakukan agen kapal atau INSA (Persatuan Pemilik Kapal), apabila ditemukan indikasi penyakit atau faktor risiko pada alat angkut dalam hal ini kapal dan sejenisnya.
“Untuk memberikan kemudahan kepada agen kapal dalam memilih BUS, KKP Kelas III Sampit telah melakukan terobosan menambah menu baru layanan BUS. Saat ini menu baru itu sudah dilakukan uji coba diinternal KKP mulai dari pemilihan BUS, menginput data BUS dan memberikan pilihan kepada agen pelayaran untuk menentukan BUS,” kata Agus Syah Fiqhi, Kepala KKP Kelas III Sampit, Rabu (27/9).
Melalui aplikasi Sinkarkes lanjutnya, KKP memberikan ekstension kepada kapal yang tidak melakukan penyehatan di Pelabuhan Sampit atau di pelabuhan asal. Dapat diberikan surat ekstension dengan memberikan notifikasi kepada pelabuhan tujuan agar kapal yang dimaksud melakukan tindakan pemeriksaan kesehatan ketika sampai di pelabuhan tujuan.
Pada pertemuan FGD pembahasan strategi pengembangan tindakan sanitasi alat angkut menggunakan aplikasi Sinkarkes Rabu (30/8) lalu, KKP telah menerima masukan dan saran kepada intansi terkait. Setelah itu, dilanjutkan finalisasi rancangan menu baru tindakan sanitasi melalui Sinkarkes, di Dynasty Room, Aquarius Boutique Hotel Sampit, Rabu (27/9).
“Dalam pembahasan finalisasi menu baru ini, kami akan usulkan ke pimpinan pusat agar menu baru layanan BUS dapat dioperasional secara nasional. Mudah-mudahan target saya tahun depan menu baru layanan BUS sudah bisa diaplikasikan oleh Badan Usaha Swasta dan agen pelayaran sebagai penggunanya,” papar Agus.
