SAMPIT, radarsampit.com – Konflik antara warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu dengan perkebunan kelapa sawit PT Sinar Citra Cemerlang (SCC) mulai ada titik terang setelah dimediasi di DPRD Kotim. Perusahaan direkomendasikan membayar ganti rugi lahan warga yang terkena jalan yang dimanfaatkan perusahaan.
”Kami menarik kesimpulan persoalan itu ada di PT SCC. Bersedia atau tidak dengan tuntutan ganti rugi lahan warga dengan tarif sewajarnya,” kata M Kurniawan, Ketua Komisi IV yang memimpin rapat tersebut.
Kurniawan menuturkan, selanjutnya akan ada verifikasi serta validasi pemilik lahan yang nantinya tetap akan diakomodasi di DPRD dan Pemkab Kotim.
”Persoalan itu sepele saja sebenarnya. Hanya sebagai tindak lanjutnya akan segera diselesaikan melalui desk verifikasi dan validasi supaya persoalan ini tidak jadi tunggakan DPRD periode berikutnya,” kata Kurniawan.
Sementara itu, legal PT SCC Gamaliel mengatakan, pihaknya bersedia membayar ganti rugi tanah warga yang saat ini terkena jalan yang dilintasi angkutan perusahaan. Ganti rugi dilakukan dengan harga wajar dan tidak memberatkan perusahaan.
”Kalau memang dokumen lahan itu benar dan tervalidasi, kami siap membebaskan di sepanjang jalan itu. Suka tidak suka, mau tidak mau untuk melancarkan operasional perusahaan asalkan harganya sesuai dengan kewajaran,” katanya.
Gamaliel mengakui pihaknya memang belum pernah melakukan ganti rugi untuk jalan di objek yang dipersoalkan tersebut. Hal itu disebabkan pihaknya hanya menerima perpindahan manajemen perusahaan dari PT Lonsum ke PT SCC.
Anggota Komisi IV DPRD Kotim Pardamean Gultom mengatakan, pihak perusahaan dan warga memang harus berembuk untuk menyelesaikannya. Di satu sisi, perusahaan memang sudah seharusnya memiliki fasilitas jalan sendiri.
Adapun terhadap warga, Gultom meminta agar tidak mematok harga tinggi, sehingga perusahaan pun tidak keberatan. ”Cari solusi terbaiknya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan investasi harus memahami itu supaya tidak menimbulkan konflik berkepanjangan,” katanya.
