Prajurit berprestasi dan membanggakan pasti bakal mendapat reward. Sebaliknya, prajurit nakal yang melanggar aturan akan diberi sanksi. ”Punishment bagi prajurit yang secara sah terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum,” imbuhnya. Untuk itu, Julius berharap besar laporan terkait dugaan personel TNI menjadi beking pelaku TPPO disampaikan secara langsung.
”Jika ada informasi lain sebaiknya langsung bersurat ke panglima TNI. Nama dan lokasi dimana,” tambah dia.
Sejauh ini, TNI terus membantu pemerintah menangani TPPO. Perwira tinggi bintang dua TNI AL itu menyatakan, sudah berulangkali TNI menggagalkan penyelundupan PMI ilegal.
”TNI berhasil menggagalkan banyak penyelundupan TKI (Tenaga Kerja Indonesia, Red),” kata dia. Itu menjadi salah satu bukti atas komitmen panglima TNI dan seluruh jajaran institusi militer untuk memerangi TPPO.
Di tengah-tengah gencarnya pemerintah menindak pelaku TPPO, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meluncurkan hasil penelitian yang berfokus pada evaluasi kerangka hukum TPPO dan bentuk eksploitasi lain. Tidak hanya itu, ICR bersama organisasi lainnya mendukung revisi Undang-Undang (UU) Pemberantasan TPPO.
”Penelitian ini memeriksa kerangka hukum TPPO,” ungkap peneliti ICJR Adhigama Budiman melalui keterangan resmi.
Berdasar hasil penelitian tersebut, ICJR bersama organisasi lainnya merekomendasikan revisi UU Pemberantasan TPPO. ”Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian tersebut adalah revisi UU 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan menjawab seluruh temuan permasalahan dalam penelitian,” terang dia. Selain itu, aturan tersebut dinilai harus lebih akomodatif terhadap semua bentuk TPPO.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, upaya sosialisasi, edukasi, dan rehabilitasi akan terus ditingkatkan dalam upaya mencegah tindak pidana tersebut terus terjadi.
Termasuk, peningkatan program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), dan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Mengingat, kemiskinan menjadi salah satu akar masalah hingga terjadi TPPO.
