Menurut dia, ada kemungkinan masalah itu akan diserahkan ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) jika ada indikasi pidana pemilu. Selanjutnya, tergantung gakkumdu apakah dilanjutkan atau tidak.
Yang jelas, kata Bagja, data PPATK merupakan informasi awal. ’’Bukan sebagai alat bukti. Informasi PPATK bukan alat bukti. Tapi, itu petunjuk untuk dilakukan penelusuran,’’ terangnya.
Yang jadi pertanyaan, lanjut Bagja, apakah transaksi itu berkaitan dengan pemilu atau tidak. Namun, data transaksi itu bisa menjadi bentuk pencegahan. Berdasar data PPATK tersebut, Bawaslu telah menyurati parpol peserta pemilu agar memasukkan semua data keuangan ke dalam laporan awal dana kampanye (LADK) ke KPU.
Bagja mengatakan, lembaganya juga mengimbau peserta pemilu agar tidak melakukan pelanggaran terkait dana kampanye. Salah satunya soal dana dari luar negeri. ’’Itu jelas tidak boleh,’’ tegasnya.
Sementara itu, sejumlah parpol peserta pemilu berusaha memperbaiki LADK. Salah satunya PKS. Ketua Tim Pelaporan Dana Kampanye PKS Marwan Gunawan menyatakan, partainya telah melengkapi LADK ke KPU melalui sistem kampanye dan dana kampanye (sikadeka).
Menurut dia, KPU sebelumnya menetapkan LADK harus disampaikan sebelum batas akhir penerimaan, yakni 7 Januari 2024. PKS sebagai salah satu peserta pemilu mematuhi aturan itu dengan melakukan submit LADK lebih awal pada 6 Januari 2024.
Dalam LADK-nya, PKS melaporkan dana penerimaan partai Rp 12,7 miliar dan dana pengeluaran Rp 7,8 miliar. Selain menyelesaikan dana kampanye partai, LADK caleg PKS yang berjumlah 580 orang juga sudah dimasukkan sesuai dengan waktunya.
Dari hasil pencermatan KPU terhadap LADK, sebanyak 266 LADK caleg butuh perbaikan minor dan diberi waktu hingga 12 Januari. ’’PKS berhasil menyelesaikan perbaikan itu pada 9 Januari,’’ tandasnya.
PPP juga berusaha memperbaiki LADK. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut pihaknya menaati semua tahapan, termasuk soal perbaikan laporan dana kampanye. Jadi, PPP pasti menuntaskan perbaikan LADK sebelum batas waktu yang ditetapkan.
