SAMPIT, radarsampit.com – Kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terus terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) jadi sorotan sejumlah pihak. Para predator seksual harus diseret ke meja hukum hingga dapat ganjaran setimpal. Tak ada ruang damai karena perbuatan bejat itu merusak mental generasi muda.
Ketua Lentera Kartini Kotim Forisni Aprilista mengutuk keras pelaku dua perkara asusila yang mencuat beberapa hari terakhir ini dengan pelaku oknum guru tenaga kontrak dan ayah yang mencabuli anak tirinya.
Forisni tak habis pikir seorang guru tega melakukan pelecehan terhadap anak didiknya. Padahal, guru harusnya menjadi panutan dan memiliki tugas mulia mendidik generasi bangsa.
”Bukan malah memanfaatkan jabatannya merusak mental anak bangsa,” tegas Forisni, Senin (12/12).
Kasus ayah yang tega mencabuli anak tirinya membuatnya lebih geram. ”Bagaimana bisa seorang ayah yang seharusnya menyayangi, mendidik anaknya, malah tega meluapkan nafsunya kepada anak tirinya,” ujarnya.
Lentara Kartini, lanjutnya, fokus memberikan perlindungan hak asasi manusia pada perempuan dan anak-anak. Pihaknya mengecam keras tindakan pelaku terhadap korban yang notabene perempuan, bahkan masih anak-anak.
”Semoga penegakan hukum terkait kejadian ini bisa cepat diproses. Untuk korban tentunya harus dilakukan pendampingan oleh psikolog untuk memulihkan gangguan psikis akibat peristiwa yang dialaminya,” ujarnya.
Dua kasus asusila yang jadi sorotan dalam sepekan terakhir di antaranya, oknum guru berusia 25 tahun yang diduga melakukan pelecehan terhadap siswinya melalui panggilan video. Korban diminta bugil dan memperlihatkan bagian tubuh terlarangnya. Alasannya untuk perbaikan nilai. Korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang.
Perkara ini jadi perhatian serius Disdik Kotim yang menegaskan akan memutus kontrak guru bersangkutan. Hanya saja, pelaku lolos dari jeratan pidana, karena tak ada laporan ke polisi dan ada proses damai antara pelaku dengan keluarga korban. Padahal, undang-undang tegas menyebutkan, korban anak di bawah umur bisa diproses tanpa ada laporan polisi.
