Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, ke depan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut.
“Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya,” terang Anggoro.
Anggoro yakin sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pasalnya saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta, masih terdapat sekitar 61 persen yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan.
“Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera,” tutup Anggoro.
Pps. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, Sumiati, turut memberikan tanggapannya terkait kerja sama strategis ini.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di ekosistem MBG, khususnya di wilayah Pangkalan Bun dan sekitarnya.
“Langkah ini sangat sejalan dengan komitmen kami di daerah. Kami akan aktif berkoordinasi dengan BGN, pemerintah daerah, serta mitra terkait lainnya untuk memastikan para pekerja di lapangan, mulai dari dapur umum, penyedia bahan pangan, hingga relawan, benar-benar mendapatkan hak perlindungan sosialnya,” ujar Yuliana.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang masif agar para pekerja memahami manfaat program ini. “Dengan literasi yang baik, pekerja akan lebih sadar pentingnya jaminan sosial dalam menjaga keberlangsungan penghidupan mereka. Kami ingin memastikan bahwa mereka bisa bekerja dengan aman, nyaman, dan tentunya bebas cemas,” tutupnya. (*)
