Helfi melanjutkan, Perum Bulog diimbau agar mempercepat proses pengemasan dan pendistribusian. Sehingga beras dapat diterima cepat oleh retail modern, tradisional, dan masyarakat baik penerima Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan pangan yang berdampak pada penurunan harga beras medium.
Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menuturkan hal senada. Ketersediaan beras di pasar ritel modern menjadi perhatian. Beras premium kosong di banyak minimarket. Belum optimalnya penyaluran ke minimarket menyebabkan antrean panjang di Pasar Murah yang menjual beras sesuai HET.
Edy menambahkan, ditemukan fakta lapangan oleh Satgas Pangan, bahwa beras SPHP dijual di atas HET, terutama yang melalui pedagang eceran tanpa perjanjian dengan Bulog.
Edy mengimbau agar dilakukan percepatan realisasi impor oleh Perum Bulog sebelum musim panen raya datang dan kesiapan Kanwil Bulog. Sehingga, distribusi beras SPHP bisa dilakukan lebih cepat dan biaya angkut bisa ditekan.
Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi distribusi beras SPHP Bulog melalui jaringan minimarket. Karena harga dapat sesuai HET (tidak seperti jika melalui distributor dan pengecer/pedagang tradisional.
’’Kami memang menekankan ke jaringan minimarket, bukan hanya retail modern. Karena minimarket inilah yang bisa lebih dekat ke masyarakat. Sementara kalau supermarket biasanya hanya di kota-kota besar. Melalui jaringan minimarket pun harga bisa dikontrol sesuai HET dan pengawasannya lebih mudah,’’ jelas Edy.
Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengungkap jumlah kab/kota yang mengalami kenaikan harga beras terus bertambah. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, Pada minggu ketiga Februari 2024, ada 179 kab/kota yang mengalami kenaikan harga beras dengan rata-rata harga mencapai Rp 15.246 per kg.
’’Jumlah kab/kota itu melonjak hingga pada minggu keempat Februari ada 268 kab/kota yang mengalami kenaikan harga beras dengan rata-rata harga mencapai Rp 15.387 per kg,’’ jelas dia pada kesempatan yang sama.
