Muhri menyadari, di era sekarang persaingan dagang semakin berkembang. Jika tak jeli memasarkan, lama kelamaan pedagang yang tidak mampu berinovasi tidak akan bisa bertahan dan memilih gulung tikar.
”Saya mengerti di luar sana banyak pedagang pakaian serba murah. Lokasinya di pinggir jalan, sedangkan kami di sini harus naik dulu ke lantai dua. Itu pun pelanggan nyari tempat parkir juga susah,” ujarnya.
Dia hanya menginginkan agar dinas terkait lebih peduli memperhatikan nasib pedagang PPM yang menggantungkan hidupnya menjadi seorang pedagang. ”Sekarang ini memang kami akui persaingan dagang semakin tahun semakin sulit. Pedagang PPM yang masih bertahan sampai sekarang itu kebanyakan pedagang lama, pedagang yang masih itungan tahun berjualan banyak yang gulung tikar. Walau bagaimana pun, pemerintah seharusnya punya andil membina kami bagaimana mengatasinya. Itu sudah tugasnya pemerintah,” keluhnya.
Menurutnya, selama ini peran pemerintah daerah seperti mengesampingkan PPM yang sebelumnya menjadi kebanggaan Kotim. Bangunan megah itu kini terkesan kumuh dan tak ada inovasinya.
”Mohon maaf. Kami merasakan betul peran pemerintah selama ini begitu-begitu saja. Saya tanya berapa besaran dana untuk biaya pemeliharaan bangunan PPM saja pegawainya tidak bisa menjawab,” ujarnya.
Di samping itu, kegiatan pemeliharaan seharusnya bisa mengedepankan pekerjaan yang sifatnya lebih prioritas. ”Ada banyak atap bocor tidak diperbaiki. Setiap hujan kami harus membersihkan genangan air hujan di selasar kios. Ke mana dana pemeliharaan selama ini? Apakah hanya untuk biaya pengecatan bangunan saja. Mana yang lebih penting, bangunan bocor atau mengecat bangunan?” ucapnya.
Dia berharap pemerintah memperhatikan kemajuan PPM. Bukan hanya sekadar pemeliharaan yang sifatnya belum mendesak untuk dilakukan.
”Sudah saatnya pemerintah melihat hal yang lebih prioritas. Membina kami para pedagang di sini, bagaimana caranya agar bangunan PPM ini bisa menarik minat masyarakat, sehingga penjualan kami bisa ramai kembali seperti dulu,” ujarnya.
