Mengadu ke Bupati Kotim, Tuding Ada yang Monopoli BBM Subsidi di Sampit

audiensi bupati kotim
AUDIENSI: Bupati Kotim Halikinnor menerima audiensi dari Angsuspel Kotim, Selasa (4/4). (YUNI/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, radarsampit.com – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Mereka menuding ada pihak yang memonopoli BBM subsidi. Mengadapi persoalan ini, Angsuspel  melakukan audiensi dengan Bupati  Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor di rumah jabatan, Selasa (4/4).

Ketua Organda Angsuspel Witersius Natal mengatakan, kedatangannya menghadap Bupati Kotim untuk meminta solusi terkait permasalahan yang mereka hadapi. Apalagi Bupati Kotim merupakan Dewan Pembina Organda Angsuspel di Sampit.

Bacaan Lainnya

“Hal yang kami sampaikan mengenai pembagian subsidi BBM yang selama ini yang harusnya diperuntukkan angkutan pelabuhan tetapi dimonopoli oleh pihak-pihak lain,” sebut Witersius Natal.

Dijelaskannya, organisasi angkutan di Sampit ada dua, yakni Organda Angsuspel dan Organda. Angsuspel hanya di Kumai dan Sampit, yang memiliki zona pelabuhan.

Menurutnya, banyak keluhan yang disampaikan para sopir karena kesulitan mendapatkan BBM. Pihaknya menduga ada oknum yang bermain dengan BBM subsidi.

Baca Juga :  Petaka Berantai Pelanggaran Akut, Truk Bermuatan Belasan Ton Ambles di Tengah Kota

“Mereka yang betul-betul antre tidak mendapatkan minyak. Minyak didapat dengan harga yang berbeda. Ada kepentingan oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan,” sebutnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap mendapatkan  masukkan  dari Bupati Kotim Halikinnor. “Bupati siap memfasilitasi, bahkan bupati akan memediasi antara kami dengan Pertamina untuk pembagian kuota,” tutupnya.

Pada kesempatan itu Bupati Halikinnor meminta Organda  Angsuspel bersurat secara resmi kepada pemerintah terkait permasalahan bahan bakar subsidi.  Surat ini sebagai dasar pemerintah daerah untuk mengundang pihak-pihak yang terkait guna mencari solusi.

“Saya minta mereka menyurati secara resmi, menyampaikan permasalahan yang ada, untuk dasar kita mengundang rapat koordinasi dengan pihak yang terkait untuk mencari solusi, baik itu terhadap minyak yang bersubsidi, maupun terhadap permasalahan yang ada di pelabuhan atau yang ada di darat,” kata Halikinnor.



Pos terkait