SAMPIT, RadarSampit.com – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi mendorong agar tahun ini peladang tradisional dikawal dan dibina pemerintah daerah. Dengan demikian, mereka tetap bisa produktif di tengah larangan membakar hutan dan lahan.
Menurut Abadi, peladang memang kesulitan membuka lahan. Padahal, mereka tidak punya sumber daya lain untuk mengolah lahan. Alhasil, banyak peladang tradisional yang memilih tidak berladang.
”Peladang tradisional ini mestinya jadi program pemberdayaan dari pemerintah daerah dengan membantu mereka membuka lahan yang akan jadi ladang mereka,” kata Abadi.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim itu menuturkan, tradisi membuka lahan baru dengan sistem bakar bukan hal baru. Itu sudah menjadi warisan turun temurun. Namun, sejak dulu tidak pernah kebakaran hutan disebabkan para peladang. Sebab, peladang membuka lahan penuh dengan kearifan lokal.
”Orang Dayak dalam membuka lahan sistem bakar bukan hal baru. Sejak nenek moyang dulu tetapi tidak pernah yang namanya kalau membuka lahan itu meluas, karena ada kriteria dan sistem berladang yang dilakukan orang lokal ini,” kata Abadi.
Dia berharap ada solusi bagi petani ataupun peladang. Pemerintah mestinya tidak cukup hanya sekadar melarang, tetapi tidak disertai dengan memberikan solusi bagi para petani yang saat ini tidak bisa berladang.
”Sebuah keharusan ada solusi bagi saudara kita peladang. Mereka harus diajak dan diberikan fasilitas supaya tetap bisa produktif,” tandasnya. (ang/ign)
