Selanjutnya, anggaran sekitar Rp585 juta untuk pembelian pakaian dinas beserta atribut kelengkapan Sekretariat DPRD Kotim. Lalu anggaran pelatihan dan pendidikan di lingkungan Sekretariat DPRD sekitar Rp539,2 juta. (Selengkapnya lihat grafis)
Memprihatinkannya kinerja DPRD Kotim jadi sorotan sejumlah kalangan, terutama dari kalangan mahasiswa. Aparat penegak hukum diharapkan melakukan penyelidikan di lembaga itu. Pasalnya, sejumlah mata anggaran di lembaga tersebut dinilai fantastis.
”Kami belum pernah melihat adanya pengungkapan kasus, salah satunya kegiatan perjalanan dinas lembaga itu yang anggarannya begitu fantasti. Padahal, modusnya mudah dijumpai, tapi sayangnya tak digarap aparat penegak hukum,” kata Abdul Hadi, aktivis mahasiswa di Sampit.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson tak merespons ketika dihubungi Radar Sampit terkait persoalan tersebut. Demikian pula Sekretaris DPRD Kotim Bima Eka Wardana. Pesan yang dikirim melalui WhatsAppnya hanya dibaca sampai berita ini naik cetak. (ang/ign)
