”Secara aturan, hal itu tidak ada yang melarang, bahwa guru-guru sertifikasi tidak boleh menerima tunjangan ganda. Itu semua bisa dan dibolehkan. Sebab, daerah lain memberlakukan hal tersebut. Maka ini menjadi kesedihan kami. Belum lagi biaya hidup dan ditambah BBM naik,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan Kalteng mendukung langkah tersebut. Namun, jika tidak mendukung, pihaknya meminta Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kalteng.
”Kami yakin Pak Gubernur sayang sama guru-guru. Jika kadis tak mampu, dicopot saja,” tegasnya.
Kepada DPRD Kalteng, pihaknya meminta agar persoalan dan tuntutan guru dikawal hingga terwujud. Sebab, aspirasi tersebut sudah disampaikan enam bulan lalu dan belum ada realisasinya.
”Kami harap para wakil rakyat membela kami dan mewujudkan apa yang disampaikan.,” katanya.
Dia menambahkan, kebijakan yang diambil Dinas Pendidikan sangat arogan dan tanpa menanyakan kepada para guru maupun lembaga atau asosiasi keguruan. Salah satunya PGRI. ”Intinya, jika tuntutan ini dihiraukan, kami akan melakukan mogok mengajar di seluruh Kalteng,” tegasnya.
Ketua DPRD Kalteng Wiyatno mengatakan, keinginan dan aspirasi para guru sangat dipahami kalangan DPRD Kalteng. Pihaknya telah menindaklanjuti hal tersebut. Salah satunya menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi Kalteng.
”Yang pasti, keinginan yang ada ini menjadi bahan diskusi kami. Kami akan selesaikan persoalan itu meskipun perlu waktu dan proses,” katanya.
Wiyatno meminta waktu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. ”Saya usahakan tak melewati tahun 2022,” tegasnya.
Anggota DPRD Kalteng Nafsiah mengatakan, apa yang menjadi aspirasi para guru pasti ditindaklanjuti.Pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin mengawalnya.
”Apa yang menjadi tuntutan itu akan diperjuangkan, baik soal pergub maupun soal anggaran. Sebab, itu sudah menjadi tugas kami. Jika anggaran tersedia, kami akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang dituntut. DPRD Kalteng bersama para guru,” katanya. (daq/ign)
