SAMPIT – Rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang ingin mengambil alih bangunan Pasar Mangkikit sejak tahun 2020 tak juga terlaksana. Lagi-lagi persoalan keterbatasan anggaran pemerintah membuat penilaian terhadap struktur bangunan dengan menggandeng salah satu universitas di Pulau Jawa tak terlaksana.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kotim Zulhaidir menjelaskan, selama dua tahun terakhir anggaran Pemkab Kotim dialihkan untuk penanganan Covid-19. Hal itu membuat rencana survei yang membutuhkan anggaran untuk menurunkan tim dari pihak akademisi itu tidak jadi dilanjutkan.
“Penilaian struktur bangunan untuk mengetahui nilai taksir bangunan itu butuh anggaran. Dulu pemerintah berencana menggandeng salah satu universitas di Pulau Jawa, tetapi setelah dikoordinasikan sepertinya dari kampusnya tidak bisa mengeluarkan sertifikasi. Dengan pertimbangan itu, Pemkab Kotim tidak jadi menggandeng akademisi. Saat ini kami masih melakukan penjajakan ke Sucofindo,” kata Zulhaidir, Jumat (4/2).
Apabila kerjasama dengan pihak yang dimaksud berjalan lancar, pihaknya akan melakukan survei untuk mereview secara teknis untuk mengetahui berapa besar nilai taksir bangunan Pasar Mangkikit.
“Dalam tahun ini Pasar Mangkikit akan kami melakukan review secara teknis untuk mengetahui nilai taksir bangunan. Setelah itu, proses ambil alih bangunan dari PT Heral Eranio Jaya kepada Pemkab Kotim bisa dilanjutkan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, bangunan Pasar Mangkikit dikerjakan oleh PT Heral Eranio Jaya. Selama bertahun-tahun hingga sekarang progress pembangunan mandek. Padahal, pembangunan tersebut sudah mencapai 70 persen.
Catatan Radar Sampit, Supian Hadi yang ketika itu masih menjabat sebagai Bupati Kotim pada Agustus 2020 lalu menyampaikan keinginannya agar persoalan mangkraknya bangunan Mangkikit dijanjikan segera selesai dengan cara mengambil alih bangunan dan ditangani Pemkab Kotim. Penyelesaian bangunan Pasar Mangkikit kembali mencuat setelah masyarakat Kotim yang merupakan pedagang mengajukkan protes terkait kejelasan penyelesaian bangunan. Pasalnya, sebagian besar pedagang sudah menebus kios. Namun, bangunan tak kunjung rampung.
