Negara Tak Boleh Kalah, Penjarahan Kebun Sawit jadi Kejahatan Brutal Terorganisir di Kalteng

penjarahan sawit
PENJARAHAN: Massa yang tak diketahui asalnya membawa puluhan pikap melakukan panen massal di wilayah perkebunan PT Mitrakarya Agroindo (MKA), Seruyan, baru-baru ini.

”Negara tak boleh membiarkan aksi kejahatan dipertontonkan secara terang-terangan. Aksi ini jelas kejahatan yang dilakukan terang benderang, yang harusnya bisa diselesaikan negara melalui aparatnya,” tegasnya lagi.

Ancam Investasi

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalteng Rizky Djaya menyesalkan penjarahan sawit yang masih saja terjadi. Hal tersebut akan berakibat buruk apabila tak dihentikan. Apalagi penjarahan juga menyasar kebun plasma dan kebun rakyat.

Bacaan Lainnya

”Investasi sawit yang ada selama ini berkontribusi cukup besar terhadap meningkatnya perekonomian di Kalteng. Hal itu tak bisa dimungkiri. Roda perekonomian bergerak juga sebagian besar didorong sawit,” katanya, saat diminta komentarnya terkait persoalan tersebut.

Dia mencontohkan ketika dirinya pertama kali datang ke Kalteng dan bertugas di wilayah Sebabi, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada 2008 silam. Ketika itu sawit masih belum panen, dan wilayah tersebut masih sepi. ”Hanya ada satu warung makan seingat saya,” katanya.

Baca Juga :  Penjarahan Sawit di Tahun 2024 Ini Diprediksi Bisa Makin Meluas

Setelah sawit panen, wilayah itu perlahan mulai ramai. Sebagian masyarakat juga membuka beragam usaha, mulai dari rumah makan hingga berjualan di pasar. Bahkan, perbankan juga menempatkan perwakilannya di wilayah sentra sawit.

”Artinya apa, perbankan membaca ada perputaran uang yang besar dari perkebunan kelapa sawit,” katanya.

Rizky mendorong semua pihak untuk melawan penjarahan. Hal itu tak hanya merugikan investasi, tapi juga masyarakat yang bergantung hidup pada komoditas tersebut. Sebagian besar pekerja sawit juga merupakan warga lokal. Selain itu, sebagian masyarakat sudah mulai membudidayakan sawit dan bergantung hidup pada tanaman tersebut.

”Harus ada niat dari semua pihak untuk menghentikan aksi penjarahan yang jelas merugikan banyak sektor ini,” ujarnya. (hgn/rdw/ign)



Pos terkait